Kerinci : Dinamisnews.com
Berawal dari banyaknya dugaan penggelapan dana Karang Taruna Desa Koto Petai yang bernilai puluhan juta rupiah, kini dana Bumdes lagi dipertanyakan oleh pemuda Desa Koto Petai.
Sebelumnya adanya BUMDes, aset Desa dikelola oleh Pemuda setempat, menghasilkan uang yang cukup lumayan besar, namun setelah dikelola BUMDes Koto Petai dari tahun 2018 hingga 2020 tidak jelas penghasilannya.
Pemuda Koto Petai yang enggan namanya ditulis ketika melaporkan hal tersebut ke media ini agar mengonfirmasi ke Kades Koto Petai untuk diperjelas kembali aset BUMDes yang selama ini di kelola oleh Kepala Desa bersama pengurus BUMDes.
Diperkirakan dana untuk BUMDes yang bersumber dari APBD yakni dana desa (DD) bernilai ratusan juta rupiah pertahun tidak jelas ujung pangkalnya, karena Kepala Desa tidak berlaku adil terhadap masyarakatnya yang membutuhkan informasi terkait jalannya BUMDes yang diduga ajang Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
“Pusat wisata Pantai Indah Koto Petai sebelumnya berjalan sesuai rencana dibawah pengelolaan Pemuda, mereka menghasilkan uang setiap hari-hari besar selama seminggu capai 50 juta rupiah, belum lagi hari biasa, perhari bisa mendapat hasil hingga 500 ribu rupiah,” ujar pemuda tersebut.
“Tapi hari ini, wisata pantai indah yang diambil alih BUMDes, tidak jelas laporan keuangannya, kami sangat menyesalkan tindakan kades yang bernama Kasim ini,” ujarnya lagi.
Warga Koto Petai inisial # ketika diminta keterangannya terkait pengelolaan BUMDes yang diduga tidak transparan ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang terbentuknya BUMDes Koto Petai, kata dia, “Sebelumnya Kades meminta kepada Pemuda dan masyarakat menyerahkan wisata pantai indah agar dikelola oleh Pemerintah Desa, dan akan dibantu keuangannya, namun setelah diambil alih, Pemuda dan Karang Taruna dilupakan begitu saja, bersama dengan janji manisnya,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Kepala Desa Koto Petai Kasim, SE, dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya sedang bernada tidak aktif, dan dikonfirmasi melalui chat WhatsApp juga tidak memberikan jawaban.
Diduga dari tahun 2018, 2019 hingga sekarang dana BUMDes Koto Petai tidak ada ketransparansinya, Struktur organisasi BUMDes juga tidak diketahui masyarakat. Siapa saja yang menjadi pengurus organisasi tersebut, diduga niat KKN dalam pengelolaan BUMDes Koto Petai sudah tersusun rapi agar masyarakat tidak tahu jalannya kepengurusan Aset Pemuda yang kini diambil BUMDes. ~BOB
