Dinamisnews.com : Jambi
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemantau Anggaran & Pembangunan Jambi ( FPAPJ ) yang dikomandoi oleh Edi. S. Latief hari ini menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor dinas pendidikan propinsi jambi guna menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi dibeberapa paket pekerjaan di dinas pendidikan propinsi jambi , mulai dari penyediaan barang dan jasa, baik lelang maupun penunjukan langsung hingga penanggung jawab pekerjaan yang diduga ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut Edi. S. Latief dalam orasinya meminta kepada kepala dinas pendidikan untuk menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan , yakni dengan dugaan kejanggalan dàlam pelaksanaan :
1. Pelaksanaan Pèngadaan peralatan praktek utama dan praktik produksi pada SMKN 06 Kota jambi tahun anggaran 2019 senilai kurang lėbih Rp. 1.470.214.000. Miliar rupiah.
2. Pelaksanaan pengadaan peralatan peralatan praktek utama dan praktik produksi pada SMKN 02 Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2020 senilai kurang lebih Rp. 1.700.542.000 miliar rupiah.
3. Pelaksanaan pengadaan peralatan praktek utama dan praktik produksi SMKN 05 Tanjung jabung timur tahun anggaran 2020 senilai kurang lebih Rp. 800.000.000. Juta rupiah.
4. Uang makan minum dan kebersihan serta transportasi guru dan pegawai SMA Titian Teras tahun anggaran 2020 yang di kelola senilai kurang lebih Rp. 13,8 miliar rupiah yang terindikasi di fiktifkan.
Forum Pemantau Anggaran Pembangunan Jambi ( FPPAJ ), Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
5. Adanya dugaan pungli yang dilakukan dibeberapa sekolah di kota jambi yang mengatas namakan komite.
6. Dugaan monopoli untuk meraup keuntungan dengan kegiatan fiktif tentang program dana BOS reguler , BOS Afirmasi dan kinerja serta dana lainya yang ada DI SMKN 04 Kota jambi.
Dalam hal itu Edi. S. Latief di orasinya meminta pihak dinas pendidikan propinsi jambi untuk menjawab dengan penjelasan agar hal ini menjadi terang benderang sesuai aturan dan mekanisme yang ada agar tidak adanya para pihak menjadikan program pendidikan untuk dijadikan ladang bisnis guna meraup pundi pundi untuk memperkaya diri.
( TIM )
