Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain jnews dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/uklik.net/dinamisnews.com/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain jnews dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/uklik.net/dinamisnews.com/wp-includes/functions.php on line 6121
Noveldi Sebut Penetapan Hutan Perlu Verifikasi Lapangan Agar Terhindar Konflik – Dinamisnews.com
Selasa, Juli 1, 2025
  • Login
  • Info Jambi
    • Seputar Tanjab Barat
    • Berita Foto
  • Nasional
  • Info Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Olah Raga
  • Khazanah
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Checkout
  • My account
  • Login/Register
No Result
View All Result
  • Info Jambi
    • Seputar Tanjab Barat
    • Berita Foto
  • Nasional
  • Info Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Olah Raga
  • Khazanah
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Checkout
  • My account
  • Login/Register
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Info Jambi

Noveldi Sebut Penetapan Hutan Perlu Verifikasi Lapangan Agar Terhindar Konflik

by
24/07/2019
in Info Jambi
0
Noveldi Sebut Penetapan Hutan Perlu Verifikasi Lapangan Agar Terhindar Konflik

Jambi : Dinamisnews.com
Kebijakan dalam penetapan suatu kawasan menjadi hutan adat perlu dilakukan secara hati-hati dan teliti,  Pasalnya sejumlah besar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan juga mempunyai penguasaan dan kepemilikan, bila hal ini tidak diperhatikan, berpotensi menyulut konflik berkepanjangan.

Pengamat hukum Noveldi mengatakan, penetapan suatu kawasan menjadi hutan adat sebaiknya dilakukan di kawasan yang bebas dari konflik kepemilikan, Untuk itu ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memperbaharui data base kehutanan, termasuk dalam penetapan kawasan hutan adat.

RELATED POSTS

Bukan Sebagai Debitur, Oknum APH Kuasai Objek Jaminan Fidusia

Muhammad Haviz Fattah Resmi di Lantik Menjadi Ketua DPRD Propinsi Jambi 2024-2029

“Harus ada penyusunan peta indikatif yang terverifikasi di lapangan, maka bila ditemukan ada kawasan telah menjadi hak pihak lain seperti Hak Guna Usaha (HGU) sebaiknya dikeluarkan supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari,” ujar Noveldi, Minggu (21/7).

Ia melanjutkan, hal ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha. Pemerintah juga berkewajiban memberiakn perlindungan hukum kepada pemegang HGU.

Noveldi menyarankan klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin HGU yang tersebar di 307 komunitas adat perlu diverifikasi, “Semua bisa berbicara dan melakukan klaim, tapi perlu ada verifikasi di lapangan,” sarannya.

Noveldi menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sangat syarat penghargaan terhadap hukum adat, tetapi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan cenderung mereduksinya. “Kesulitan itu akbiat keterlambatan pemerintah menyelesaikan persoalan lahan yang berkaita dengan hukum adat tersebut,” ujarnya.

Karena itu, kata Noveldi perlunya keterlibatan pihak yang punya kompetensi untuk mengenali ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam proses penetapan batas wilayahnya. Disisi lain, sangat dimungkinkan bahwa di tempat tertentu penetapan wilayah masyarakat hukum adat sudah tidak dimungkinkan lagi.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya penetapan wilayah masyarakat hukum adat jangan dipaksakan,” Kata Noveldi.

Noveldi menyarankan, KLHK tidak bekerja sendiri dalam penetapan hutan adat. Peran pemerintah daerah sangat sentral, karena masyarakat hukum adat perlu Perda yang memuat batas wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

“Bantuan  pakar antropologi dalam proses penentuan batas wilayah masyarakat hukum adat juga diperlukan. Selain itu, peran Kementerian ATR/BPN dalam menata ruang dan meregistrasi penguasaan lahan menjadi sangat penting,” kata dia.

Noveldi mengatakan, kebijakan hutan adat  menjamin kepastian bagi masyarakat adat dan berpotensi memperkecil persoalan tenurial. Hanya saja, dalam pemanfaatannya harus tetap megikuti fungsi hutan yang telah ditetapkan.

Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kawasan Taman nasional sebagai hutan adat, masyarakat adat harus tetap melakukan fungsi konservasi dan menjaga kawasan tersebut.

“Sebaliknya, jika hutan adat berada di fungsi hutan produksi, hormati keinginan masyarakat untuk menanam apapun termasuk sawit,” kata Noveldi Putra Pratama S.H.

Tags: Noveldi Sebut Penetapan Hutan Perlu Verifikasi Lapangan Agar Terhindar Konflik

Related Posts

Bukan Sebagai Debitur, Oknum APH Kuasai Objek Jaminan Fidusia

Bukan Sebagai Debitur, Oknum APH Kuasai Objek Jaminan Fidusia

by dinamis news
10/10/2024
0

Dinamisnews.com : Kota Jambi   Objek jaminan fidusia yang sudah tertunggak angsuran dari 2022 sampai saat ini  2024 An.debitur DESWARMAN dan...

Muhammad Haviz Fattah Resmi di Lantik Menjadi Ketua DPRD Propinsi Jambi 2024-2029

Muhammad Haviz Fattah Resmi di Lantik Menjadi Ketua DPRD Propinsi Jambi 2024-2029

by dinamis news
09/09/2024
0

Dinamisnews.com - Jambi Sebanyak 55 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin, 9 September 2024, di...

Herry Efrizal Resmi Komandoi DPC GRIB JAYA Kota Jambi, Ini Agenda Kerja Awalnya

Herry Efrizal Resmi Komandoi DPC GRIB JAYA Kota Jambi, Ini Agenda Kerja Awalnya

by dinamis news
20/08/2024
0

Dinamisnews.com : Jambi  Herry Efrizal Ketua Organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Dewan Pimpinan Cabang ( DPC )...

Saat Dikonfirmasi, Kapolsek Berbak Larang Wartawan Merekam Suara .

Saat Dikonfirmasi, Kapolsek Berbak Larang Wartawan Merekam Suara .

by dinamis news
17/08/2024
0

Dinamisnews.com - Tanjab Timur  Kasus tindak kriminal pembegalan yang dialami Murgianto Kepala Desa Rantau Makmur yang terjadi pada Rabu malam...

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Tiga Ranperda Disahkan Menjadi Perda

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Tiga Ranperda Disahkan Menjadi Perda

by dinamis news
02/08/2024
0

Diniamisnews.com : Jambi DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi...

CATEGORIES

  • Berita Daerah
  • Berita Foto
  • Hukum & Kriminal
  • Info Jambi
  • Info Politik
  • Kesehatan
  • Khazanah
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Redaksi
  • Reformasi
  • Seputar Jabodetabek
  • Seputar Kerinci
  • Seputar Muaro Jambi
  • Seputar Tanjab Barat
  • Seputar Tanjab Timur
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Copyright © 2022 dinamisnews.com. All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Info Jambi
    • Seputar Tanjab Barat
    • Berita Foto
  • Nasional
  • Info Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Olah Raga
  • Khazanah
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Checkout
  • My account
  • Login/Register

Copyright © 2022 dinamisnews.com. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In