Notice: Undefined offset: 1 in /home/sinarpen/dinamisnews.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/sinarpen/dinamisnews.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/sinarpen/dinamisnews.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Notice: Undefined offset: 1 in /home/sinarpen/dinamisnews.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 86
Jambi : Dinamisnews.com Polemik Caleg Pindah Partai Masih Berlanjut, di ketahui ada Tiga Orang Yang Masih Bermasalah Masing-Masing bernama, M Syaihu (Demokrat), Aang Purnama (Demokrat) dan A Zakir Azmi (Golkar).
Iin Habibi Ketua Umum Badko HMI Jambi, Mengatakan Syaihu Cs Boleh Saja Di tetapkan Oleh KPU Kab. Sarolangun Namun Jelas Tidak Bisa di Usulkan Oleh KPU karena Pasti Nya tidak memenuhi Syarat dan Melanggar UU Nomor 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum
Kemudian Juga tidak boleh mengangkangi PKPU Nomor 5, tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, KPU kab. Sarolangun tentu Harus Memperhatikan Aturan di Jelaskan oleh UU dan PKPU tersebut. Tegas Iin Habibi
Iin Habibi mengatakan Pasal 32 ayat (1) Huruf C PKPU nomor 5 tahun 2019 Menjelaskan Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih, Tidak bisa di Lakukan Jika tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
Di Jelaskan Kembali Oleh Ayat (2) Huruf D Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf C ,calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
Lalu Di Pertegas Pada Ayat (3) yang Berbunyi “Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. Pungkas iin Habibi
Di ketahui Bahwa Syaihu Cs Masih Aktif menjadi anggota dewan, Memimpin dan mengikuti Paripurna DPRD Kab. Sarolangun Jika KPU Kab. Sarolangun tetap Mengusulkan maka Sama Saja mempermainkan Persoalan Hukum, Dan Secara Kelembagaan Kita tidak Segan-Segan Melaporkan Ke DKPP, Tutupnya.
