Dinamisnews.com : Jambi
Puluhan masa yang tergabung dalam LSM Peduli Anak Bangsa Dari Rakyat Indonesia (PABRI) Kamis 9 Juli 2020 kembali mendatangi gedung ADYAKSA Jambi terkait duga’an Korupsi pada Dinas Kesehatan Dan BKKBN Kabupaten Sarolangun.
Dalam orasinya Dian saputra Selaku Ketua LSM PABRI sangat menyesalkan Anggaran pada dinas Kesehatan berupa kegiatan biaya operasional kesehatan (BOK) kisaran – + 11 Milyar rupiah Pertahun untuk tiap – tiap puskesmas sekabupaten sarolangun yang menurut Dian diduga Kuat jadi benca’an untuk memperkaya diri pribadi atau di korupsi oleh Oknum Pada Dinas Kesehatan Sarolangun.
Begitu juga dengan biaya perawatan dan Operasional mobil ambulan puskesmas sepintun tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 menurut Dian Saputra sangatlah sarat akan duga’an praktek korupsi karna menurut dian mobil tersebut cuma berjalan 1 kali sejak mobil tersebut di datangkan ke puskesmas sepintun tersebut.
Lebih parahnnya lagi Dian Saputra memaparkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepintun tersebut sangat miris dan sangat menjadi keluhan warga, ” Nah KEMANA Dana Bantuan Operasional Kesehatan Yang Dikucurkan ke puskesmas tersebut ” tukas Dian.
Belum Lagi Ketika Tim investigasi kita turun kelapangan kondisi puskesmas Brantakan dan mirisnya mereka menemukan absen yang penuh namun berbeda dengan keterangan warga kalau puskesmas setiap hari dalam keadaan kosong , artinya di duga Kuat kepala puskesmas sepintun berkonsfirasi dengan pegawai puskesmas untuk memalsukan absen untuk mengambil tunjangan bagi pegawai yang berstatus ASN Pada Puskesmas tersebut ” Ujar Dian.
Begitu juga dengan status lahan yang menurut informasi dan investigasi kami dilapangan di sinyalir masih belum jelas kepemilikannya, kalau status belum jelas artinya mengucurkan dana BOK dan mendirikan bangunan pemerintah pada tanah tersebut adalah perbuatan yang illegal dan bisa digolongkan Maladministrasi yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas karna mengangkangi Prosedural yang berlaku ” teriak Dian.
Ditambahkannya lagi, tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi kami juga membawa laporan duga’an Tindak Pidana Korupsi pada dinas Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Sarolangun dengan anggaran + – Kurang Rp. 9 Milyar rupiah patut di Pertanyakan.
Karna seharusnya besaran Realisasi dari uang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat ini malah membuat masyarakat mengeluh, bahwa kalau ingin suntik KB kerumah Oknum Pegawai dan Harus bayar , serta menurut keterangan warga belum pernah melihat adanya penyuluhan oleh pihak bkkbn sendiri , berdasarkan keterangan warga tersebut diduga kuat pihak bkkbn sarolangun melakukan pemalsuan laporan atau adanya duga’an praktek SPJ Fiktif ” Ujar Dian
15 menit berlalu Pendemo memasuki ruang Media centre Penkum Kejati Jambi, dan terlihat di terima oleh staf penkum Pak marvin, pada pertengahan diskusi barulah tampak Kasi PENKUM Kejati Jambi Lexy dengan nada serius terus bergulir diskusi yang hangat sehingga lexy selaku Kasi PENKUM mengatakan bahwa “laporan ini kami terima dan akan kami tela’ah dulu untuk sa’at ini kami mohon bersabar menjelang laporan ini akan kita proses ” ujar Lexy
( Bob )
