Hukuman bukan hal terbaik tetapi penyelesaian lah yang menjadi solusi terbaik.
JAMBI : DINAMISNEWS.COM
Pasca penangkapan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Serikat Mandiri Batanghari ( SMB ) yang dikomandoi oleh Muslim yang melakukan kerusuhan dengan penyerangan Distrik VIII PT. WKS serta melakukan pengeroyokan terhadap Satgas Terpadu Karhutla dan kini Muslim Cs sudah mendekam di Mako Sat Brimob Polda Jambi setelah dilakukan penegakan hukum oleh Tim Gabungan TNI – POLRI pada 18/7/2019 lalu.
Terkait hal itu J. HOTMAN SIBORO, SH., CLA. yang berprofesi selaku Advokat dan Auditor Hukum yang saat diwawancarai Dinamisnews.com menyikapi , “Saya sangat terharu atas tindakan yang dilakukan kelompok SMB terhadap PT.WKS, yang mana kelompok SMB telah melakukan aksi anarkis dan bertolak belakang dengan hukum di Indonesia ” tutur Juli Siboro menyikapi
” Sebenarnya banyak sekali permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan Perusahaan yang tidak pro kepada masyarakat, disinilah peran Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Jambi dibutuhkan untuk memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini agar tidak terulang kembali baik dalam permasalahan ini maupun permasalahan lain di daerah lainnya, karena hukuman penjara bukan lah solusi terbaik” Jelas nya.
Ditambahkannya lagi , Walaupun izin perusahaan perusahaan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat bukan berarti Pemerintah Provinsi tidak boleh menyelesaikan permasalahan antara masyarakat nya dengan perusahaan yang nakal.
Dan seharusnya Pemerintah Pusat sebelum mengeluarkan izin sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi perampasan tanah adat dan atau tanah masyarakat, bukan memberi izin berdasarkan titik koordinat saja.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi program pemerintah saat ini, yakni mensejahterakan masyarakat dan sudah sepantasnya Pemerintah Pusat merivisi semua izin2 yang telah dikeluarkan baik mengenai luas area maupun jangka waktu izinnya sehingga bila ada perusahaan yang nakal maka Pemerintah dapat mencabut izin tersebut.” tutup Juli
( TIM )
