Kamis, Juli 9, 2020
Beranda Pendidikan Pungutan Uang Komite SMAN 4 Kab. Muaro Jambi Menuai Polemik

Pungutan Uang Komite SMAN 4 Kab. Muaro Jambi Menuai Polemik

 

Dinamisnews.com : Muaro Jambi
Kisruh pungutan uang komite sekolah di SMAN 4 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi kian menjadi santer dan memicu berbagai polemik dikalangan walimurid dan rumah tangga sekolah itu sendiri.

Polemik itu sendiri bermula dari pungutan komite sekolah yang senilai Rp 80.000,00 / siswa dengan jumlah -+ 520 siswa yang menurut informasi dilapangan masih tetap dipertahankan kepala sekolah untuk tetap dipungut, sedangkan wakakesiswaan dan dewan guru sekolah itu sendiri menolak adanya pungutan uang komite itu untuk tetap diberlakukan dan berharap agar setidaknya pungutan uang komite itu diperkecil jumlah pungutan nya dari jumlah yang dipertahankan kepala sekolahnya sekarang.

Menurut Sidik , warga setempat dalam menyikapi polemik itu menjawab, ” sangat setuju dengan keputusan dewan guru dan wakakesiswaan untuk menghapus atau memperkecil nilai pungutan tersebut, karna menurutnya sebenarnya peran Komite Sekolah yang dimaksudkan itu kan berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan, bukan untuk penggalangan dana pendidikan, apalagi sekarang sudah ada Dana BOS .” Jelas Sidik

Apalagi dengan tetap mewajibkan pungutan uang komite sekolah dalam jumlah tertentu, sebaiknya dipelajari dahulu dasar hukumnya dengan seksama sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ( Permendikbud ) dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam Perda tersebut juga melarang pungutan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Karna berkenaan dengan pungutan dan atau kontribusi pendidikan yang bergerak melalui istilah iuran uang komite, SPP, atau hal lainya di larang di pungut untuk peserta didik.

Lebih diperjelas lagi oleh Sidik bahwasanya untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan ( SDP ), kiranya agar berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah agar pihak sekolah tidak berbenturan dengan hukum yang ada ” terang Sidik tutupnya
( HR )

Must Read

Karyawan PT. FPIL Menuntut Haknya, 15 Tahun Bekerja Tidak Ada Pengangkatan

Dinamisnews.com : Muaro Jambi Karna adanya permasalahan terkait ketidakjelasan dalam status karyawan, dari anggota karyawan PK yang tidak di angkat menjadi karyawan tetap oleh perusahaan...

Polres Bogor Ungkap Kasus Jaringan Uang Palsu, 7 Pelaku Berhasil Ditangkap

Bogor : dinamisnews.com Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor berhasil mengungkap jaringan uang palsu. 7 orang Tersangka berhasil dibekuk dan ratusan juta rupiah uang palsu dan...

Gempabumi Tektonik M 6,1 di Laut Jawa, Tidak Berpotensi Tsunami

Jakarta_dinamisnews.com Kejadian dan Parameter Gempabumi Hari Selasa, 07 Juli 2020 pukul 05.54.44 WIB wilayah Laut Jawa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki...

Kapolres Bogor dan Bupati Jadikan Mulyasari Sebagai Lembur Tohaga Lodaya

  Bogor : dinamisnews.com Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, Bupati Bogor Hj. Ade Munawaroh Yasin beserta Dandim 0621 Letkol Sukur Hermanto, resmikan Lembur Tohaga Lodaya Mulyasari...

Aksi Sidang Proglegnas Oleh Mahasiswa se-Bogor Depan Istana Bogor Tolak RUU-HIP

  Bogor_dinamisnews.com Aliansi Mahasiswa Bogor melakukan Aksi terhadap penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di depan Istana Bogor. ( 7/7/2020 Aksi ini di ikuti oleh 15...
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download intex firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.